Latar Belakang

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan desa telah melewati berbagai pola dan bentuk dalam perjalanan sejarah sistem penyelenggaaan negara kita. Walaupun demikian pada dasarnya setiap rezim pemerintahan selalu mencanangkan orientasi dasar dari semua pengaturan itu adalah untuk mencapai kesejathteraan masyarakat. Seiring dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari reformasi sistem politik, maka penyelenggaraan pemerintahan desa juga mengalami perubahan.

Perubahan tersebut menyangkut prinsip dasar penyelenggaraan pemerinatah desa yang terdiri dari; Pertama ; keanekaragaman, yang mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai nasional dalam berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Kedua; partisipasi, artinya bhawa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menghargai partisipasi dari masyarakat. Ketiga; otonomi asli,  kbahwa kewenangan desa didasarkan pada hak asal usul dan nilai sosial budaya namun harus demikian harus memperhatikan dinamika zaman sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan secara modern dan visioner. Keempat; demokratisasi, yang mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa senantiasa  harus mengakomodir aspirasi rakyat yang diartikulasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan  Desa. Kelima; pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu pembangunan senantiasa ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

Atas dasar prinsip tersebut diatas maka pembangunan desa direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan semua potensi yang dimiliki desa yang tercermin dalam sinergi tiga komponen yaitu pemerintah desa, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, serta dunia usaha sebagai  penggerak perekonomian desa. Penerapan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan pada kekuatan swadaya dan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, agar pengembangan ekonomi desa mengikuti skema paradigma tersebut, maka diperlukan visi, misi, dan program bersama seluruh elemen di desa, sehingga bisa menjadi jalan keluar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperkuat peran masing-masing, para pelaku usaha menghimpun diri dalam Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) untuk bersama-sama pemerintah mendorong pertiumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Forum ini menjadi salah satu bentuk LKD berkedudukan sebagai lembaga yang membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat, serta menjadi wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan dalam bentuk demokratisasi dan transparansi pembangunan. Dengan kedudukan seperti itu maka forum PEL mempunyai fungsi untuk;

  • Partisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan desa,
  • Pengawasan pelaksanaan pembangunan desa,
  • Mendinamisasi potensi masyarakat, kegotong royongan dan keswadayaan
  • Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya yang terkait dengan kegiatan perekonomian desa,
  • Pemberdayaan hak politik masyarakat dalam bidang ekonomi sosial

 

VISI

Mengembangkan perekonomian desa berbasis pertanian dan indutri kerajinan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

 

MISI

Misi Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Jatimulyo adalah sebagai berikut:

  1. Memperkuat sektor pertanian dengan peningkatan produk pertanian dan pengembangkan industri pertanian,
  2. Mengembangkan mutu industri kerajinan  dan memperluas jaringan pemasaran,
  3. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi resiko bencana agar kegiatan perekonomian tetap berjalan, berkembang dan berkelanjutan.
Bukutamu
Foto
Nanang, 31-12-2013 02:13
Selamat pagi, kok sepertinya webnya jarang update ya?